Kemenkumham Jateng dan BPIP Rapat Penyusunan Materi Muatan Raperda PIP dan Wawasan Kebangsaan

SEMARANG -  Guna melaksanakan sinergi akan penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  Kabupaten/Kota serta Provinsi di wilayah Jawa tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menggelar rapat penyusunan materi muatan rancangan peraturan daerah Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan (WK), pada Jumat (28/04/2023) di Ruang Rapat Bima.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan serta Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan menerima secara langsung kunjungan kerja dan audiensi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dipimpin Direktur Analisis dan Penyelarasan, Edi Subowo.

Baca juga: Dandim 0703 Cilacap  Meresmikan Mushola Nurul Huda Kecamatan Jeruklegi

Rapat dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan. Ia mengungkapkan harapannya bahwa melalui rapat ini dapat meningkatkan sinergitas dan kerja sama antara Kantor Wilayah dengan BPIP. 

Baca juga: Kedubes Denmark Tinjau Pengolahan Sampah RDF di Cilacap

“Semoga melalui rapat ini bisa meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Kantor Wilayah dengan BPIP, " Ujar Ichwan.

“Sebagai pengantar, kami informasikan bahwa selama ini Kanwil Kemenkumham Jateng telah melakukan harmonisasi terhadap 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan sudah terdapat beberapa Kab/Kota melakukan Harmonisasi terhadap Raperda bertemakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, " Sambugnya.

Baca juga: Petugas Lapas Terbuka Kendal Ikuti Evaluasi Pasca Pelatihan Badiklat Hukum dan HAM Jateng

Sementara itu, Edy Subowo selaku Direktur Analisis dan Penyelarasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini.

Kesempatan yang lain Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila July Budi Suharko menyampaikan template Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Baca juga: Ombudsman RI Jateng Menerima Kunker Kelembagaan Danish Parliementary Ombudsman dari Denmark

Sedangkan, Ketua IP3I Jawa Tengah, Dodo Kurnianto menyampaikan perihal materi akan substansi dari Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah dilakukan Harmonisasi.

Kesepakatan bersama akan Pendidikan merupakan hal yang khusus, terpisah dan bukan merupakan ranah dari Sistem Pendidikan Nasional serta sanksi yang seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

Baca juga: Sekjen DPW PPP Jateng  H Suyono SiP MSI Seharusnya Membangun Rumah Ibadah adalah Tanggungjawab Bersama

(N.Son/***)